Mengungkap Kinerja Audit Dana Otonomi Bantul: Temuan dan Rekomendasi
Kinerja audit dana otonomi di Kabupaten Bantul kembali menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai temuan dan rekomendasi dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Ahmad Suharto, kinerja audit dana otonomi di Bantul masih perlu ditingkatkan. “Kami menemukan beberapa temuan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan dana otonomi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ahmad.
Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah terkait penggunaan dana otonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga disampaikan oleh Yulianto, seorang aktivis masyarakat Bantul. “Kami sudah lama menduga adanya penyalahgunaan dana otonomi di Bantul. Temuan dari BPK ini semakin memperkuat dugaan kami,” ungkap Yulianto.
Dalam rangka meningkatkan kinerja audit dana otonomi di Bantul, BPK memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan dana otonomi. “Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam memastikan dana otonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambah Ahmad.
Selain itu, BPK juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan dana otonomi yang sudah ada. “Diperlukan evaluasi menyeluruh untuk menemukan titik lemah dalam pengelolaan dana otonomi sehingga dapat segera diperbaiki,” jelas Ahmad.
Masyarakat Bantul diharapkan juga turut serta dalam mengawasi penggunaan dana otonomi oleh pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan penggunaan dana otonomi dapat lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya temuan dan rekomendasi dari hasil audit dana otonomi di Bantul, diharapkan pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana otonomi. Semua pihak harus bekerja sama demi terwujudnya penggunaan dana otonomi yang transparan dan akuntabel.