Audit Keuangan Publik Bantul: Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Audit keuangan publik adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas publik, seperti pemerintah daerah, guna menilai kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan. Di Kabupaten Bantul, audit keuangan publik menjadi penting untuk meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Mochammad Anwar, audit keuangan publik merupakan instrumen penting untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. “Dengan adanya audit keuangan publik, kita dapat melihat sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan aset publik,” ujar Anwar.
Audit keuangan publik di Bantul dilakukan secara berkala oleh BPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) setempat. Hasil audit tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan. “Audit keuangan publik membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik,” tambah Anwar.
Dalam kajian terbaru mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Bantul, ditemukan beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang belum optimal dalam pengendalian pengeluaran dan pemantauan penggunaan anggaran. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktransparanan dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BPKD Bantul, Siti Nurjanah, menekankan pentingnya peran semua pihak dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. “Dengan adanya audit keuangan publik, kita dapat bersama-sama meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujar Nurjanah.
Dengan demikian, audit keuangan publik di Bantul menjadi sarana penting dalam meninjau kinerja keuangan pemerintah daerah. Melalui proses audit tersebut, diharapkan akan tercipta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.