Pentingnya Peran Sistem Pemeriksaan Keuangan Bantul dalam Pengelolaan Dana Publik
Dalam pengelolaan dana publik, pentingnya peran sistem pemeriksaan keuangan tidak bisa dianggap remeh. Khususnya di Kabupaten Bantul, sistem pemeriksaan keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik.
Menurut Bupati Bantul, Suharsono, “Sistem pemeriksaan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat dan terkelola dengan baik. Dengan adanya pemeriksaan keuangan yang baik, kita dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan.”
Pemeriksaan keuangan juga menjadi salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan dana publik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan terbuka dapat menjadi benteng pertahanan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan dana publik.”
Selain itu, sistem pemeriksaan keuangan juga dapat menjadi alat evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya pemeriksaan keuangan yang rutin dan terjadwal, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana kinerja mereka dalam mengelola dana publik dan dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Dalam konteks Kabupaten Bantul, pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga eksternal yang independen. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga independen, diharapkan akan tercipta good governance yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan demikian, pentingnya peran sistem pemeriksaan keuangan dalam pengelolaan dana publik di Kabupaten Bantul tidak dapat dipungkiri. Keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik akan terwujud jika sistem pemeriksaan keuangan berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa eksternal.