Tantangan dan hambatan dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Bantul memang merupakan hal yang tidak bisa dianggap enteng. Dalam menjalankan sistem otonomi khusus, Bantul harus memastikan bahwa pengawasan keuangan dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan keuangan otonomi khusus Bantul adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat sulit bagi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan baik. Menurut Dr. Ir. H. Sugeng Riyanto, M.Si., seorang pakar keuangan daerah, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengawasan keuangan. Hal ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan memungkinkan terjadinya kesalahan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan. Menurut Prof. Dr. H. Joko Purwanto, seorang ahli tata kelola keuangan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan.
Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai terkait pengawasan keuangan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah.
Dengan upaya yang terus menerus dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat, dan para ahli keuangan, diharapkan pengawasan keuangan otonomi khusus Bantul dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sehingga anggaran yang disediakan dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.