Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintah, termasuk di Kabupaten Bantul. Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Dr. Hadi Subhan, transparansi adalah kunci utama untuk menciptakan akuntabilitas yang baik dalam pemerintahan.
Dalam konteks Kabupaten Bantul, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Bupati Bantul, Suharsono, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.
“Kami selalu berupaya untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat agar dapat mengawasi kinerja kami dengan baik,” ujar Bupati Suharsono.
Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana alokasi anggaran dan penggunaan dana publik oleh pemerintah. Hal ini juga memungkinkan adanya kontrol sosial yang dapat mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil.
Akuntabilitas juga merupakan hal yang tak kalah penting dalam pengawasan kinerja pemerintah. Menurut Prof. Dr. Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Profesor Emeritus Universitas Indonesia, akuntabilitas menuntut para pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.
“Tanpa akuntabilitas, transparansi hanyalah sebatas informasi yang tidak memiliki nilai jika tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Prof. Emil Salim.
Dalam konteks Kabupaten Bantul, upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah terus dilakukan. Pemerintah daerah Bantul terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan kinerja pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.