Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam pengelolaan dana pembangunan. Evaluasi hasil audit dana pembangunan Bantul menunjukkan betapa pentingnya kedua hal tersebut dalam memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien.
Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Samsul Hadi, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan. “Tanpa transparansi dan akuntabilitas, maka risiko penyalahgunaan dana pembangunan akan semakin besar,” ujarnya.
Hasil audit dana pembangunan Bantul menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa temuan yang perlu diperbaiki terkait transparansi dan akuntabilitas. Salah satu temuan penting adalah terkait dengan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pengelolaan dana pembangunan. “Ketika transparansi dan akuntabilitas diabaikan, maka akan muncul potensi korupsi dan penyalahgunaan dana,” katanya.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan, Bantul perlu melakukan perbaikan sistem pengawasan dan pelaporan. Hal ini penting agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana secara lebih efektif.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Bantul perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan penggunaan dana pembangunan dapat lebih akuntabel dan efektif.
Melalui evaluasi hasil audit dana pembangunan Bantul, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana pembangunan di daerah tersebut. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan penggunaan dana pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Bantul.