Pemkab Bantul Berikan Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi BPK
Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) telah memberikan tindak lanjut terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Menurut Bupati Bantul, Suharsono, Pemkab Bantul sangat serius dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Kami menganggap rekomendasi BPK sebagai masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Salah satu rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti oleh Pemkab Bantul adalah terkait dengan pengendalian belanja. Menurut Kepala Dinas Keuangan Bantul, rekomendasi tersebut telah diimplementasikan dengan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengendalian belanja yang ada.
“Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mekanisme pengendalian belanja agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Kepala Dinas Keuangan.
Selain itu, Pemkab Bantul juga telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan yang disampaikan oleh Pemkab Bantul kepada BPK lebih akurat dan transparan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Amien, langkah Pemkab Bantul dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan contoh yang baik bagi daerah lain. “Pemkab Bantul telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemkab Bantul terhadap rekomendasi BPK, diharapkan akan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan efisien. Semoga langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik.