Hasil Pemeriksaan BPK Bantul: Temuan dan Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Bantul akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Temuan-temuan yang diungkapkan oleh BPK menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Bantul untuk meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Bantul, Ahmad Syarif, dalam hasil pemeriksaan terbaru, ditemukan beberapa masalah yang perlu segera ditindaklanjuti. “Kami menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang perlu segera diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ujarnya.
Salah satu temuan yang cukup mencolok adalah terkait dengan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pengendalian intern di pemerintah daerah Bantul. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Bantul, Sri Surya Widati, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah perbaikan. “Kami akan segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan agar tidak terjadi penyimpangan di masa mendatang,” ucap Sri Surya.
Selain itu, BPK juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah Bantul. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem pengawasan, pelaporan keuangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salomo, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. “Pemerintah daerah perlu memperhatikan pengembangan kompetensi dan integritas pegawai agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan adanya temuan dan rekomendasi dari BPK, diharapkan pemerintah daerah Bantul dapat segera melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga. Semua pihak, termasuk masyarakat, juga diharapkan turut serta dalam mengawasi dan memantau kinerja pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.